Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu

Soal Setoran Dividen BUMN Untuk APBN 2008

Tarik menarik soal target penerimaan dividen BUMN di APBN 2008 antara pemerintah dan DPR kian memanas. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menginginkan besaran setoran dividen dihitung secara rasional, karena metodologi penghitungan dividen oleh DPR dinilai tidak tepat.

SEMENTARA Ketua Panitia Kerja Penerimaan Negara (yang dibentuk Komisi XI DPR) tetap keukeuh menaikkan target pe¬nerimaan dividen BUMN 2008 sebesar Rp 31,5 triliun. Kenai¬kan itu dianggap tepat dan tidak akan mengganggu usaha bisnis perusahaan pelat merah.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Ke¬uangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil di Gedung DPR/MPR, Jakarta (3/10). Panitia Anggaran dan Komisi XI DPR, me¬netapkan dua target pene¬ri¬maan dividen badan usaha mi¬lik negara untuk APBN 2008 yang berbeda.

Perbedaan disebabkan ada dua perhitungan yang diguna¬kan oleh kedua mitra Depar¬te¬men Keuangan tersebut. Aki¬bat¬nya, terjadi selisih yang sa¬ngat mencolok, yakni sekitar Rp 10,1 triliun. Panggar mene¬tapkan target penerimaan divi¬den 2008 sebesar Rp 21,4 tri¬liun, sementara Komisi XI DPR menargetkan Rp 31,5 triliun.

Ketua Panitia Kerja Peneri¬maan Negara Komisi XI Asman Abnur mengatakan, soal target penerimaan deviden BUMN di 2008 sudah tidak bisa ditawar lagi, sebab besarnya angka berdasarkan data dan laporan di lapangan perihal keberadaan perusahana negara. “Tahun kemarin, kita sudah setujui pe¬nambahan modal BUMN lewat penyertaan modal negara. Janj¬inya mereka bisa beri un¬tung. Masa sudah dikasih modal oleh negara perusahaan pelat merah itu tidak nyetor keuntungannya. Kan lucu,” tegas Asman.

Besarnya setoran dividen ini, kata dia, bukan berarti meng¬hambat pengembangan bisnis pe¬rusahaan, tapi sebaliknya besarnya deviden akan mem¬beri semangat baru bagi perusa¬haan negara untuk berkom¬pe¬tensi.

“Ke depan nanti, saya kira yang penting adalah bagaimana perusahaan dapat meman¬faatkan pendapatan secara sehat dan arif. Harus dilakukan lan¬¬g¬kah efisiensi dan menggenjot kinerja,” katanya.

Me¬nurut anak buah Soetrisno Bachir, setiap rupiah yang diha¬silkan perusahaan negara dapat dijadikan setoran dalam bentuk deviden kepada pemerintah, seka¬ligus meningkatkan usaha bis¬nisnya. “Jadi sudah seyog¬yanya target penerimaan peru¬sa¬haan negara di 2008 dinai¬kan,” tegasnya.

Dia menyebutkan, penetapan tar¬get penerimaan dividen BUMN itu telah dipersiapkan sejak setahun terakhir ini. Dimana ada beberapa perusa¬haan negara yang diminta mem¬presentasikan kesanggupan mereka memperoleh laba usaha dan potensi pembayaran divi¬den kepada pemerintah.

Diantaranya PT Pertamina Rp 11,228 triliun, PT Telkom Rp 3,484 triliun, PT Bank Man¬diri Rp 2 triliun, PT BRI Rp 1,457 triliun, dan PT Aneka Tam¬bang Rp 1,396 triliun. “Pili¬h¬an ini lah yang diharapkan bisa menjadi andalan negara dalam men¬du¬kung target penerimaan di¬viden,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Ke¬tua Panitia Anggaran Su¬harso Monoarfa menye¬butkan, target yang ditetapkan Panitia Ang¬garan didasarkan atas keinginan untuk memperbesar laba dita¬han menjadi Rp 40 triliun. “Dengan laba ditahan sebesar itu, BUMN bisa melakukan ekspansi usaha,” katanya.

BUMN Tak Berani Target

Sementara sejumlah petinggi BUMN tidak berani berko¬men¬tar mengenai naiknya setoran yang harus diberikan kepada ne¬gara. Meskipun siap menye¬tor lebih namun BUMN banyak khawatir akan pengembangan bisnis usaha.

Diretur Utama PT Perum Pe¬ruri Kusnan Martono saat di¬konfirmasi Rakyat Merdeka soal target penerimaan dividen BUMN 2008 pihaknya enggan berkomentar banyak seputar besarnya target dividen.

“Yang jelas itu domainnya pemerintah sebagai pemegang saham, berapa dividen yang harus disetorkan,” kata M Kus¬nan usai berbuka puasa dengan wartawan.

Sebagai perusahaan yang seratus persen milik negara, Pe¬ruri sebenarnya punya ke¬wa¬jiban menyetorkan laba. Na¬mun, M Kusnan enggan merin¬ci berapa setoran dividen dan ke¬mampuan Peruri menin¬g¬kat¬kan setoran.

Sementara, Bank Mandiri juga tak mau segera mendu¬kung penambahan target. Me¬nurut Corporate Secretary Bank Mandiri Mansyur Nasution soal target penerimaan dividen 2008 sudah diatur pemerintah. Man¬syur tak bisa berkomentar ba¬nyak soal besaran target setoran dividen.

“Selama ini Bank Mandiri sebagai bank plat merah selalu menyetor dividen minimal 50 persen ke negara. Dan itu wajib dilakukan sebagai perusahaan negara,” kata Mansyur di Jakarta.

Namun, lanjut soal besarnya dividen bagi perusahaan negara tergantung dari masing-masing laba perusahaan yang didapat. Karena setiap perusahaan ne¬gara jumlah dividen yang harus disetor berbeda.

Sama halnya dikatakan Di¬rektur Utama PT Jasa Marga Frans Sunito, besarnya dividen tergantung dari jumlah laba masing-masing perusahaan negara. Seperti Jasa Marga yang saat ini selalu menyetor dividen sebanyak 20 persen.

“Apapun yang ditetapkan pe¬merintah soal besarnya divi¬den kami akan patuhi. Selagi itu ti¬dak menyimpang dari ke¬tentuan yang ada. Dan yang perlu di¬ingat pemerintah harus melihat kondisi riil pada perusahaan negara, sehingga terjadi ke¬sim¬bangan satu dengan lain,” kata Frans kepada Rakyat Merdeka.

Selain itu, dia meminta pe¬merintah untuk lebih mem¬per¬ha¬¬ti¬kan kondisi yang ada di pe¬rusahaan negara, sehingga target penerimaan dividen bisa ter¬capai, sekaligus tidak meng¬ganggu kepetingan bisnis peru¬sahaan. rm

penetapan deviden BUMN didasarkan atas tiga hal, yaitu besaran kontribusi terhadap APBN, keberlangsungan usaha BUMN, dan rencana investasi BUMN ke depan

Jakarta, Kompas - Pengurus serikat buruh dan asosiasi pengusaha sepakat membentuk tim kecil untuk menyiapkan dialog formal bipartit bertema “Faktor Penghambat Investasi Nasional”. Tim ini beranggotakan sekretaris jenderal organisasi yang hadir dalam dialog informal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau K-SBSI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo di Jakarta, Jumat (12/5).

“Kami tegaskan, tidak pernah ada masalah bipartit selama ini, yang ada hanya soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh pemerintah. Dalam dialog informal ini kami sepakat, pemulihan ekonomi nasional harus dilakukan dan kami merencanakan pertemuan formal bipartit nasional yang akan dilaksanakan minggu ketiga bulan Juni,” kata Ketua Umum K-SBSI Rekson Silaban seusai dialog informal tersebut.

Sementara ini, anggota tim kecil dari serikat buruh adalah Sekjen K-SBSI Idin Rosidin dan Sekjen Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu Satya Wijayantara, sedangkan dari kalangan pengusaha adalah Sekjen Apindo Djimanto yang akan dibantu pengurus asosiasi pengusaha lainnya. Tim kecil bertugas menetapkan tanggal dialog dan menyiapkan materi.

Rekson mengaku, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Alboin Sidabutar dan Sekjen Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Rusli Yunus menyetujui rencana dialog formal bipartit tersebut. Karena itu, ia optimistis dialog yang bertujuan mendesak pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional akan berjalan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Apindo Sofjan Wanandi menambahkan, dialog akan dimulai dengan membicarakan prioritas yang harus dilakukan pemerintah untuk menarik kembali investasi ke Indonesia. Pemilihan prioritas ditetapkan berdasarkan kondisi riil yang dirasakan pengusaha dan buruh. Dialog tersebut tidak akan membahas UU Ketenagakerjaan. (HAM)

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi perusahaan berkelas dunia hanya bisa dilakukan jika BUMN bersangkutan benar-benar terlepas dari kepentingan politik. Namun nyatanya, kepentingan itu masih terus membelit hingga saat ini.”Selama BUMN masih dalam cengkeraman kepentingan politik, baik dari partai maupun rezim yang berkuasa, maka transformasi tersebut tidak akan pernah tercapai. Idealnya, BUMN harus lepas dari segala kepentingan politik,” kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Satya Wijayantara di Jakarta, Selasa (3/4).

Salah satu BUMN yang sedang giat melakukan transformasi saat ini adalah PT Pertamina (persero). Perusahaan pertambangan pelat merah ini terus berbenah untuk menuju perusahaan berkelas dunia. ”Tapi, justru saya melihat BUMN sektor energi ini menjadi tempat pertarungan paling sengit antarkekuatan politik, di samping sektor perbankan,” kata Satya.

Kentalnya tarik-menarik kepentingan politik terhadap BUMN terlihat pada BUMN sektor energi, perbankan, dan telekomunikasi. Indikasinya bisa dilihat dari terjadinya proses pergantian direksi yang kadang bernuansa politis, dibanding nuansa kepentingan bisnis perusahaan negara itu sendiri.

Dengan kondisi seperti itu, Satya pesimistis BUMN akan mampu menjadi lembaga bisnis pemerintah yang bisa memberi keuntungan untuk bangsa dan negara. ”Karena waktunya terkuras untuk mengurusi masalah-masalah bernuansa politik yang seharusnya bukan menjadi pekerjaan BUMN,” ujarnya.

Belum lagi, katanya, sikap DPR yang kadang-kadang memanggil para direksi BUMN tanpa melihat waktu. Bahkan, tak jarang anggota DPR menolak melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pengurus BUMN jika direktur utama BUMN bersangkutan tidak hadir.

”Saya berharap kondisi seperti itu distop. Suasananya sudah sangat memburuk dari waktu ke waktu. Kenapa? coba bayangkan, berapa lama waktu yang dihabiskan oleh seorang direktur BUMN untuk melakukan diskusi dengan DPR dibandingkan dengan lamanya waktu direktur BUMN tersebut untuk melakukan aktivitas bisnisnya,” ungkap Satya.

Idealnya, DPR bisa membuat legislasi dan UU agar bisa berjalan sehingga tak perlu memanggil satu per satu dirut BUMN. Karena itu, ke depan BUMN bisa dikembalikan fungsinya sebagai badan usaha yang bisa memberikan keuntungan kepada bangsa dan negara. (A-83)***

Pengamat ekonomi dari FE Unila, Asrian Hendi Cahya, mengatakan bahwa keberadaan BTN sebagai bank investasi perlu dipertahankan, namun kinerja bank itu yang perlu segera diperbaiki terlebih dahulu dengan meningkatkan modal dan merampungkan pergantian jajaran direksinya.Menurut pengamat ekonomi itu di Bandarlampung, Selasa, keberadaan bank investasi sangat dibutuhkan dalam industri properti, dan BTN merupakan bank yang selama ini terfokus pada pembiayaan pembangunan perumahan rakyat di Indonesia.

“Kalau BTN itu dimerger, tentu harus ada penggantinya sebagai bank investasi, karena keberadaannya sungguh dibutuhkan. Di banyak negara, keberadaan bank investasi dipertahankan, karena terkait erat dalam pembangunan properti,” katanya.

Selain memperkuat modal BTN, ia menyarankan agar pergantian direksi BTN itu segera dirampungkan agar tercipta suasana kerja yang lebih kondusif.

“Sudah disebutkan akan segera ada pergantian direksi BTN oleh pemerintah, maka sebaiknya pergantian itu segera dilaksanakan dengan mengangkat dari kalangan profesional yang mampu mendongkrak kinerja bank tersebut,” katanya.

Menurutnya, tarik ulur pergantian direksi BTN dengan pertimbangan politik harus dikesampingkan, sehingga hanya setiap calon yang lolos uji kelayakan oleh Bank Indonesia yang tentunya diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Presiden dengan anggota Wapres, Meneg BUMN, menteri terkait dan Kepala BIN.

Disebutkannya, pemerintah harus menerapkan good governance dalam pergantian direksi BTN itu dengan berpatokan kepada hukum dan aturan- aturan yang telah ditetapkan.

“Mengenai siapa yang dipilih, tentu hak pemerintah menentukannya. Namun direksi baru itu harus mampu mengembangkan atau mendongkrak kinerja BTN, memiliki track record yang baik dan bebas dari KKN,” katanya.

Ia kembali menyebutkan, keberadaan BTN justru menolong pemerintah dalam merealisasikan pembangunan 1,26 juta unit rumah tahun 2004- 2009, dan keberadaan bank itu dibutuhkan para pengembang untuk membiayai pembangunan perumahan.

Dalam kesempatan terpisah, Sekjen SP BTN, Satya Wijayantara, mengatakan bahwa pergantian direksi BTN perlu segera dirampungkan agar tidak terkatung- katung.

“Sudah disebutkan akan ada pergantian, maka segeralah diganti agar suasana kerja makin kondusif. Siapapun yang dipilih pemerintah, asalkan memiliki kemampuan dan bebas dari KKN, maka kami sebagai karyawan akan mendukungnya,” katanya.

Namun ia mengharapkan agar uji kelayakan calon direksi BTN itu dilakukan lebih transparan dengan memperhatikan masukan- masukan yang disampaikan.

Sebelumnya, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, mengatakan bahwa merger bukan solusi terakhir atas BTN karena kinerja bank itu masih bisa diperbaiki dengan memperkuat permodalannya serta mengupayakan agar lebih berkonsentrasi pada pembiayaan perumahan.

Dalam rangka memperbaiki kinerja BTN, ia mengatakan pergantian direksi BTN itu yang perlu segera dilaksanakan dengan tenaga yang lebih muda.

Menurutnya, lamanya pergantian direksi itu diakibatkan lemahnya sistem rekruitmen dan pembinaan jenjang karir profesi perbankan pemerintah.

BTN merupakan bank pemerintah dengan fokus pembiayaan perumahan rakyat. Saat ini BTN tengah dalam proses untuk privatisasi yang diharapkan selesai tahun 2008.

Bank BTN memiliki total aktiva Rp33,361 triliun per Juni 2007 dengan total kredit yang disalurkan mencapai Rp19,474 triliun. Dengan jumlah jaringan kantor mencapai 1.102 kantor, BTN mengelola dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp21.8 triliun

BTN sampai dengan September 2007 atau kuartal ke-3 berhasil meningkatkan outstanding kredit menjadi Rp20,793 triliun atau naik 20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp17,344 triliun. (*/lpk)

JAKARTA: Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah untuk segera memutuskan penggantian direksi baru Bank Tabungan Negara.

Terkatung-katungnya pengumuman penggantian direksi bank perumahan itu, menurut Ketua Umum Apersi Fuad Zakaria, bakal memengaruhi kinerja BTN dalam melayani masyarakat ataupun pengembang perumahan.

Pergantian direksi BTN, lanjutnya, terkait dengan program gerakan nasional sejuta rumah bagi masyarakat. Supaya program itu berjalan lancar dan memenuhi target, maka pemerintah khususnya Meneg BUMN segera mengumumkannya.

“Jika memang mau diganti, mestinya secepatnya dilaksanakan dan ditentukan orangnya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Sebagai mitra BTN, menurut Fuad, Apersi tidak ingin masalah penggantian pimpinan BTN menjadi berlarut-larut. “Setelah isu merger yang merebak beberapa waktu lalu, kita tidak ingin masalah pergantian direksi menjadi isu baru. Ini akan menyebabkan tidak tercapainya target dan program sejuta rumah murah bagi masyarakat kecil,” ungkapnya.

Mengenai figur yang cocok calon pengganti dirut lama (Kodradi), Fuad tidak mempermasalahkan, apakah penggantinya dari kalangan internal atau eksternal BTN.

Senada dengan Fuad, Sekjen Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (SP-BTN) Satya Wijayantara juga berharap agar pemerintah segera mengumumkan dan melegalkan pimpinan baru BTN.

“Selain legalitas, kami juga meminta pemerintah mempertegas aturan perpanjangan jabatan seorang direktur utama. Namun, yang terpenting adalah adalah mampu melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik di BTN,” ujarnya.

Bagi SP-BTN, siapa pun penggantinya, pimpinan baru BTN harus mampu memahami fungsi BTN yang tidak hanya mengejar laba, melainkan juga tetap memerhatikan pelayanan bagi masyarakat luas.

Tak berdasar

BTN menilai tudingan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy bahwa pihaknya kurang melakukan aliansi dengan pengembang sebagai pernyataan tidak berdasar. (Bisnis, 7 Nov.)

Direktur Bidang Kredit BTN Iqbal Latanro menganggap tudingan itu salah arah mengingat sebagian besar pengembang di Indonesia telah menjalin kerja sama dengan BTN, bahkan pengembang sumah sederhana sehat di seluruh Indonesia telah menjalin kerja sama dengan bank itu.

“Pernyataan saudara Ichsanuddin itu gegabah. Kenyataannya hampir seluruh pengembang di Indonesia telah bekerja sama dengan BTN. Bahkan beberapa pengembang besar saat ini, dulunya mengawali bisnis properti dengan bermitra dengan BTN,” kata Iqbal di Surabaya Rabu.

Bahkan, Sekretaris DPD REI Jatim Adri Istambul Lingga Gayo menyatakan 150 pengembang di daerah itu siap menandatangani kerja sama dengan bank itu dalam memanfaatkan fasilitas KPR BTN Platinum. (k14)

Oleh Ismail Fahmi
Bisnis Indonesia