Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi perusahaan berkelas dunia hanya bisa dilakukan jika BUMN bersangkutan benar-benar terlepas dari kepentingan politik. Namun nyatanya, kepentingan itu masih terus membelit hingga saat ini.”Selama BUMN masih dalam cengkeraman kepentingan politik, baik dari partai maupun rezim yang berkuasa, maka transformasi tersebut tidak akan pernah tercapai. Idealnya, BUMN harus lepas dari segala kepentingan politik,” kata Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Satya Wijayantara di Jakarta, Selasa (3/4).

Salah satu BUMN yang sedang giat melakukan transformasi saat ini adalah PT Pertamina (persero). Perusahaan pertambangan pelat merah ini terus berbenah untuk menuju perusahaan berkelas dunia. ”Tapi, justru saya melihat BUMN sektor energi ini menjadi tempat pertarungan paling sengit antarkekuatan politik, di samping sektor perbankan,” kata Satya.

Kentalnya tarik-menarik kepentingan politik terhadap BUMN terlihat pada BUMN sektor energi, perbankan, dan telekomunikasi. Indikasinya bisa dilihat dari terjadinya proses pergantian direksi yang kadang bernuansa politis, dibanding nuansa kepentingan bisnis perusahaan negara itu sendiri.

Dengan kondisi seperti itu, Satya pesimistis BUMN akan mampu menjadi lembaga bisnis pemerintah yang bisa memberi keuntungan untuk bangsa dan negara. ”Karena waktunya terkuras untuk mengurusi masalah-masalah bernuansa politik yang seharusnya bukan menjadi pekerjaan BUMN,” ujarnya.

Belum lagi, katanya, sikap DPR yang kadang-kadang memanggil para direksi BUMN tanpa melihat waktu. Bahkan, tak jarang anggota DPR menolak melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pengurus BUMN jika direktur utama BUMN bersangkutan tidak hadir.

”Saya berharap kondisi seperti itu distop. Suasananya sudah sangat memburuk dari waktu ke waktu. Kenapa? coba bayangkan, berapa lama waktu yang dihabiskan oleh seorang direktur BUMN untuk melakukan diskusi dengan DPR dibandingkan dengan lamanya waktu direktur BUMN tersebut untuk melakukan aktivitas bisnisnya,” ungkap Satya.

Idealnya, DPR bisa membuat legislasi dan UU agar bisa berjalan sehingga tak perlu memanggil satu per satu dirut BUMN. Karena itu, ke depan BUMN bisa dikembalikan fungsinya sebagai badan usaha yang bisa memberikan keuntungan kepada bangsa dan negara. (A-83)***

Trackback URI | Comments RSS